Dokumentasi hukum daerah
Produk Hukum
-
Berlaku Keputusan Bupati 6 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2025
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun 2024
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomoor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali...
15 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2025
Perpanjangan Masa Jab Pj WNagari Inderapura Selatan, Pj WNagari Inderapura, Pj WNagari Muaro Sakai Inderapura Dan Pj WNagari Tluk Ampalu Inderapura Kecamatan Pa...
Berdasarkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta untuk menghindari kevakuman pelaksananaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU N0...
16 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Draft/Rancangan 16 Mei 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi PPAT Atau Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang PHATB
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi PPAT Atau Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Ata...
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi PPAT Atau Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang PHATB
17 kali dibuka -
Berlaku Keputusan Bupati 10 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2025
Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu, Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Utara Dan Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ran...
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari Sungai tunu, Sungai Tunu Utara, Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir dan untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 se...
15 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALihat Detail Metadata saja -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2025
Perpanjangan Masa Jabtan Wali Nagari Lunang, Penjabat Wali Nagari Lunang Barat Dan Penjabat Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang
Berdasarkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta untuk menghindari kevakuman pelaksananaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU N0...
13 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2025
Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari Kapuh Utara Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto Xi Tarusan dan untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana te...
12 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2025
Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugs Penjabat Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal serta untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa k...
16 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Keputusan Bupati 20 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2025
Pembentukan Tim Dan Kelompok Kerja Penyusunanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peratiuran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Bupati. - UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun...
16 kali dibuka SEKRETARIAT DAERAHLihat Detail Metadata saja -
Berlaku Keputusan Bupati 2 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2025
Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang menyatakan bahwa anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota bawmus nomor urut berikutnya. -...
17 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Keputusan Bupati 20 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 58 Tahun 2025
Pembentukan Pengarah Reformasi Birokrasi Dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2025
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 dan pasal 14 Permendagri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Daerah. - UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 20...
29 kali dibuka SEKRETARIAT DAERAH -
Dokumen Naskah Akademis 3 November 2025
Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentangStandar Harga Satuan Pemerintah Daerah
Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah
Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentangStandar Harga Satuan Pemerintah Daerah
18 kali dibuka -
Berlaku Peraturan Bersama KDH 2 Januari 2025
Peraturan Bersama KDH Nomor 56 Tahun 2025
Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang menyatakan bahwa anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota bawmus nomor urut berikutnya. -...
11 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA