Dokumentasi hukum daerah
Produk Hukum
-
Berlaku Keputusan Bupati 6 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2025
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menjamin terlaksananya program Pemerintah Daerah. - UU No.12 Tahun 1956, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah ter...
12 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 2 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 54 Tahun 2025
Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pesisir Selatan
Sehubungan dengan masih terdapatnya pemulihan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi ekonomi dan infrastruktur di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, K...
9 kali dibuka BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -
Draft/Rancangan 3 November 2025
Draft/Rancangan Nomor 50 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah
Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah
21 kali dibuka -
Dokumen Naskah Akademis 3 November 2025
Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026
Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026
Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026
14 kali dibuka -
Draft/Rancangan 3 November 2025
Draft/Rancangan Nomor 48 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2026
44 kali dibuka -
Draft/Rancangan 17 Februari 2025
Draft/Rancangan Nomor 5 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2...
Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
10 kali dibuka -
Dokumen Naskah Akademis 4 Februari 2025
Naskah Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
Naskah Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
Naskah Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025
11 kali dibuka -
Draft/Rancangan 3 Februari 2025
Draft/Rancangan Nomor 9 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tenang Pemungutan Objen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Rancangan Peraturan Bupati tenang Pemungutan Objen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
16 kali dibuka -
Draft/Rancangan 2 Juni 2025
Draft/Rancangan Nomor 13 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa Merah Putih
Rancangan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa Merah Putih
18 kali dibuka -
Draft/Rancangan 14 Februari 2025
Draft/Rancangan Nomor 11 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
10 kali dibuka -
Draft/Rancangan 30 April 2025
Draft/Rancangan Nomor 10 Tahun 2025
Rancangan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Rancangan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
15 kali dibuka -
Draft/Rancangan 14 Februari 2025
Draft/Rancangan Nomor 7 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah
Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah
14 kali dibuka