Dokumentasi hukum daerah
Produk Hukum
-
Draft/Rancangan 3 Februari 2025
Draft/Rancangan Nomor 9 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tenang Pemungutan Objen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Rancangan Peraturan Bupati tenang Pemungutan Objen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
11 kali dibuka -
Draft/Rancangan 2 Juni 2025
Draft/Rancangan Nomor 13 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa Merah Putih
Rancangan Peraturan Bupati tentang Koperasi Desa Merah Putih
12 kali dibuka -
Draft/Rancangan 14 Februari 2025
Draft/Rancangan Nomor 11 Tahun 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
5 kali dibuka -
Draft/Rancangan 30 April 2025
Draft/Rancangan Nomor 10 Tahun 2025
Rancangan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Rancangan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
9 kali dibuka -
Draft/Rancangan 14 Februari 2025
Draft/Rancangan Nomor 7 Tahun 2025
Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah
Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah
9 kali dibuka -
Majalah 17 Desember 2025
UU TPKS : Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban
UU TPKS : Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban
UU TPKS: Kendala Regulasi Pelaksana, Kapasitas Penegakan, dan Perlindungan Korban
9 kali dibuka -
Berlaku Peraturan Bupati 23 Juli 2025
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025
Tata Cara Pelaporan Bagi PPAT Atau Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang PHATB
untuk melaksanakan ketentuanPasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Dan Kepala Kantor Yang Peraturan Bup...
13 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 2 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 53 Tahun 2025
Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Pesisir Selatan
Sehubungan dengan masih terdapatnya pemulihan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi ekonomi dan infrastruktur di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, kecamatan Sutera, Kec...
11 kali dibuka BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 2 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2025
Penetapan Besaran Uang Persedian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Untuk pelaksanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan besaran uang persediaan bagi perangkat daerah. - UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 T...
8 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 2 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 51 Tahun 2025
Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Camat Silaut Tahun Anggaran 2025
Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. - UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana tela...
13 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 2 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 50 Tahun 2025
Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Camat Lunang Tahun Anggaran 2025
Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. - UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana tela...
6 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 2 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 49 Tahun 2025
Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapantahun Anggaran 2025
Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. - UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana tela...
5 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH