Dokumentasi hukum daerah
Produk Hukum
-
Dokumen Naskah Akademis 1 Juli 2025
Naskah Akademis Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Naskah Akademis Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Naskah Akademis Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH -
Draft/Rancangan 1 Mei 2025
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7 kali dibuka -
Peraturan Lain-lain 1 September 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembangan Sistem Informasi dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembangan Sistem Informasi dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembangan Sistem Informasi dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik
11 kali dibuka -
Berlaku Keputusan Bupati 6 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2025
Penetapan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dari Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun 2025
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Nomr 42 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja di Bidang Perkebunan Sawit Sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu ditetapkan peserta program jaminan sosial. - UU No.13 Ta...
14 kali dibuka DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA -
Berlaku Keputusan Bupati 6 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 67 Tahun 2025
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 permendagri No 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.17 Tahun 2022 UU 49 Tahun 2...
14 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 6 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 66 Tahun 2025
Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun 2024
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomoor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali...
12 kali dibuka BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2025
Perpanjangan Masa Jab Pj WNagari Inderapura Selatan, Pj WNagari Inderapura, Pj WNagari Muaro Sakai Inderapura Dan Pj WNagari Tluk Ampalu Inderapura Kecamatan Pa...
Berdasarkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta untuk menghindari kevakuman pelaksananaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU N0...
12 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Draft/Rancangan 16 Mei 2025
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi PPAT Atau Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang PHATB
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi PPAT Atau Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Ata...
Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Bagi PPAT Atau Notaris Dan Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara Dalam Pembuatan Akta Atau Risalah Lelang PHATB
9 kali dibuka -
Berlaku Keputusan Bupati 10 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2025
Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu, Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Utara Dan Penjabat Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ran...
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari Sungai tunu, Sungai Tunu Utara, Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir dan untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 se...
12 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANALihat Detail Metadata saja -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2025
Perpanjangan Masa Jabtan Wali Nagari Lunang, Penjabat Wali Nagari Lunang Barat Dan Penjabat Wali Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang
Berdasarkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta untuk menghindari kevakuman pelaksananaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU N0...
7 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2025
Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto XI Tarusan
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Wali Nagari Kapuh Utara Sungai Nyalo Mudiak Aia Kecamatan Koto Xi Tarusan dan untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana te...
10 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Keputusan Bupati 3 Januari 2025
Keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2025
Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugs Penjabat Wali Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kecamatan Pancung Soal serta untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan nagari. - UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa k...
11 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA