PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030
Berlaku
2
NO 2
2020
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Berlaku
3
NO 3
2020
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Berlaku
4
NO 4
2020
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Berlaku
5
NO 5
2019
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 - 2039
Berlaku
6
NO 3
2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
7
NO 1
2019
KETAHANAN PANGAN
Berlaku
8
NO 2
2019
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Berlaku
9
NO 4
2019
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Berlaku
10
NO 6
2019
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Berlaku
11
NO 3
2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
12
NO 1
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku
13
NO 2
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku
14
NO 3
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku
15
NO 4
2018
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
Berlaku
16
NO 5
2018
PENANAMAN MODAL
Berlaku
17
NO 8
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
Berlaku
18
NO 6
2018
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku
19
NO 7
2018
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
20
NO 9
2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Berlaku
21
NO 1
2017
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI
Berlaku
22
NO 2
2017
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Berlaku
23
NO 3
2017
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM
Berlaku
24
NO 5
2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
25
NO 6
2017
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku
26
NO 7
2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku
27
NO 4
2017
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku
28
NO 8
2017
PENGELOLAAN ZAKAT
Berlaku
29
NO 9
2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
30
NO 1
2016
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
Berlaku
31
NO 4
2016
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
Berlaku
32
NO 3
2016
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
Berlaku
33
NO 2
2016
N A G A R I
Berlaku
34
NO 3
2016
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
Berlaku
35
NO 6
2016
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku
36
NO 5
2016
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN
Berlaku
37
NO 7
2016
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku
38
NO 8
2016
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku
39
NO 9
2016
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku
40
NO 1
2015
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
41
NO 2
2015
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025
Berlaku
42
NO 3
2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
43
NO 4
2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN
Berlaku
44
NO 6
2015
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku
45
NO 3
2014
PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
Berlaku
46
NO 4
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
Berlaku
47
NO 5
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Berlaku
48
NO 6
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Berlaku
49
NO 7
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Berlaku
50
NO 8
2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku
51
NO 1
2013
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku
52
NO 2
2013
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku
53
NO 3
2013
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
54
NO 4
2013
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Berlaku
55
NO 5
2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku
56
NO 1
2012
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku
57
NO 2
2012
RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku
58
NO 3
2012
RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku
59
NO 4
2012
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
Berlaku
60
NO 5
2012
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015
Berlaku
61
NO 6
2012
KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
Berlaku
62
NO 7
2012
PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA
Berlaku
63
NO 8
2012
PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Berlaku
64
NO 9
2012
PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT
Berlaku
65
NO 10
2012
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG
Berlaku
66
NO 11
2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
67
NO 12
2012
IRIGASI
Berlaku
68
NO 13
2012
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku
69
NO 14
2012
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Berlaku
70
NO 15
2012
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku
71
NO 16
2012
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
Berlaku
72
NO 17
2012
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku
73
NO 21
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTOO XI TARUSAN
Berlaku
74
NO 22
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
75
NO 23
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU HAMPAR SELATAN DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
76
NO 24
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
77
NO 25
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
78
NO 26
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SETARA NAGGALO DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
79
NO 27
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
80
NO 28
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
81
NO 29
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
82
NO 30
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
83
NO 31
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
84
NO 32
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
85
NO 33
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
86
NO 34
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
87
NO 35
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
88
NO 36
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUJAN KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
89
NO 37
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
90
NO 38
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
91
NO 39
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
92
NO 40
2011
Berlaku
93
NO 41
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
Berlaku
94
NO 42
2011
Berlaku
95
NO 43
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO RAWANG DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
96
NO 44
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
97
NO 45
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
98
NO 46
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
99
NO 47
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
100
NO 48
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
101
NO 49
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
102
NO 50
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
103
NO 51
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
104
NO 52
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV
Berlaku
105
NO 53
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO DI KECAMATAN IV
Berlaku
106
NO 54
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
107
NO 55
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
108
NO 56
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
109
NO 57
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
110
NO 58
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
111
NO 59
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
112
NO 60
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TARATAK DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
113
NO 61
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LANSANO TARATAK PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
Berlaku
114
NO 62
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
Berlaku
115
NO 63
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
Berlaku
116
NO 64
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
117
NO 65
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
118
NO 66
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
119
NO 67
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
120
NO 68
2011
PEMEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
121
NO 69
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KEAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
122
NO 70
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO VII PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
123
NO 72
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI KACIAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
124
NO 73
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
125
NO 74
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
126
NO 75
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
127
NO 16
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
Berlaku
128
NO 17
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
Berlaku
129
NO 20
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
130
NO 19
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
131
NO 18
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
Berlaku
132
NO 76
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
133
NO 77
2011
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
134
NO 78
2011
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
135
NO 79
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
136
NO 22
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
137
NO 81
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
138
NO 82
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA KANDIS PUNGSASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
139
NO 6
2011
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES
Berlaku
140
NO 80
2011
EMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
141
NO 13
2011
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Berlaku
142
NO 14
2011
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berlaku
143
NO 17
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030
2
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
3
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
4
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
5
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 - 2039
3
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
1
KETAHANAN PANGAN
2
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
4
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
6
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
3
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
1
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU --
2
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
3
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
4
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
5
PENANAMAN MODAL
8
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
6
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
7
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
1
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI
2
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM
5
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
6
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
7
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
8
PENGELOLAAN ZAKAT
9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
1
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
4
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
2
N A G A R I
3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
6
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
5
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN
7
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
8
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
1
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
2
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025
3
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
4
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN
6
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
3
PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
4
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
5
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
6
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
7
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
1
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
2
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
3
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
4
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
5
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
1
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2
RETRIBUSI JASA USAHA
3
RETRIBUSI JASA UMUM
4
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015
6
KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
7
PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA
8
PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
9
PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT
10
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG
11
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
12
IRIGASI
13
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
14
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
15
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
16
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
17
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
21
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTOO XI TARUSAN
22
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
23
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU HAMPAR SELATAN DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
24
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
25
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
26
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SETARA NAGGALO DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
27
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
28
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
29
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
30
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
31
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
32
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
33
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
34
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
35
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
36
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUJAN KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
37
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
38
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG BARAT DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
39
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
40
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
41
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
42
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SARI BULAN DI KECAMATAN IV JURAI
43
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO RAWANG DI KECAMATAN IV JURAI
44
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI
45
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
46
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
47
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
48
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
49
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
50
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
51
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
52
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV
53
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO DI KECAMATAN IV
54
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
55
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
56
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
57
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
58
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
59
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO DI KECAMATAN BATANG KAPAS
60
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TARATAK DI KECAMATAN SUTERA
61
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LANSANO TARATAK PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
62
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
63
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
64
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
65
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
66
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
67
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
68
PEMEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
69
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KEAMATAN RANAH PESISIR
70
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO VII PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
72
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI KACIAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR
73
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
74
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
75
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
16
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
17
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
20
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
19
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
18
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
76
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
77
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
78
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
79
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
22
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
81
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
82
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA KANDIS PUNGSASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
6
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES
80
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
13
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
14
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
17
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN