PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku
2
NO Perda Nomor 2 Tahun 2021
2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku
3
NO Perda Nomor 4 Tahun 2021
2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026
Berlaku
4
NO 93
2021
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
5
NO 1
2020
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030
Berlaku
6
NO 2
2020
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Berlaku
7
NO 3
2020
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Berlaku
8
NO 4
2020
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Berlaku
9
NO 5
2019
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 - 2039
Berlaku
10
NO 3
2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
11
NO 1
2019
KETAHANAN PANGAN
Berlaku
12
NO 2
2019
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Berlaku
13
NO 4
2019
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Berlaku
14
NO 6
2019
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Berlaku
15
NO 3
2019
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
16
NO 1
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku
17
NO 2
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku
18
NO 3
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku
19
NO 4
2018
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
Berlaku
20
NO 5
2018
PENANAMAN MODAL
Berlaku
21
NO 8
2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
Berlaku
22
NO 6
2018
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku
23
NO 7
2018
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
24
NO 9
2018
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Berlaku
25
NO 1
2017
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI
Berlaku
26
NO 2
2017
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Berlaku
27
NO 3
2017
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM
Berlaku
28
NO 5
2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
29
NO 6
2017
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku
30
NO 7
2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Berlaku
31
NO 4
2017
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku
32
NO 8
2017
PENGELOLAAN ZAKAT
Berlaku
33
NO 9
2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
Berlaku
34
NO 1
2016
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
Berlaku
35
NO 4
2016
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
Berlaku
36
NO 3
2016
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
Berlaku
37
NO 2
2016
N A G A R I
Berlaku
38
NO 3
2016
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
Berlaku
39
NO 6
2016
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku
40
NO 5
2016
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN
Berlaku
41
NO 7
2016
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Berlaku
42
NO 8
2016
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Berlaku
43
NO 9
2016
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
Berlaku
44
NO 1
2015
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
45
NO 2
2015
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025
Berlaku
46
NO 3
2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
47
NO 4
2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN
Berlaku
48
NO 6
2015
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku
49
NO 3
2014
PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
Berlaku
50
NO 4
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
Berlaku
51
NO 5
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Berlaku
52
NO 6
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Berlaku
53
NO 7
2014
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Berlaku
54
NO 8
2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Berlaku
55
NO 1
2014
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku
56
NO 1
2013
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku
57
NO 2
2013
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku
58
NO 3
2013
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
59
NO 4
2013
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Berlaku
60
NO 5
2013
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Berlaku
61
NO 1
2012
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Berlaku
62
NO 2
2012
RETRIBUSI JASA USAHA
Berlaku
63
NO 3
2012
RETRIBUSI JASA UMUM
Berlaku
64
NO 4
2012
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
Berlaku
65
NO 5
2012
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015
Berlaku
66
NO 6
2012
KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
Berlaku
67
NO 7
2012
PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA
Berlaku
68
NO 8
2012
PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Berlaku
69
NO 9
2012
PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT
Berlaku
70
NO 10
2012
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG
Berlaku
71
NO 11
2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
72
NO 12
2012
IRIGASI
Berlaku
73
NO 13
2012
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
Berlaku
74
NO 14
2012
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Berlaku
75
NO 15
2012
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Berlaku
76
NO 16
2012
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
Berlaku
77
NO 17
2012
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Berlaku
78
NO 21
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTOO XI TARUSAN
Berlaku
79
NO 22
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
80
NO 23
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU HAMPAR SELATAN DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
81
NO 24
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
82
NO 25
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
83
NO 26
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SETARA NAGGALO DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
84
NO 27
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
85
NO 28
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
86
NO 29
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
87
NO 30
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
88
NO 31
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
89
NO 32
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
Berlaku
90
NO 33
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
91
NO 34
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
92
NO 35
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
93
NO 36
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUJAN KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
94
NO 37
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
95
NO 38
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
Berlaku
96
NO 39
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
97
NO 40
2011
Berlaku
98
NO 41
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
Berlaku
99
NO 42
2011
Berlaku
100
NO 43
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO RAWANG DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
101
NO 44
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
102
NO 45
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
103
NO 46
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
104
NO 47
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
105
NO 48
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
106
NO 49
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
107
NO 50
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
108
NO 51
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
109
NO 52
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV
Berlaku
110
NO 53
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO DI KECAMATAN IV
Berlaku
111
NO 54
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
112
NO 55
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
Berlaku
113
NO 56
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
114
NO 57
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
115
NO 58
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
116
NO 59
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO DI KECAMATAN BATANG KAPAS
Berlaku
117
NO 60
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TARATAK DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
118
NO 61
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LANSANO TARATAK PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
Berlaku
119
NO 62
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
Berlaku
120
NO 63
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
Berlaku
121
NO 64
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
122
NO 65
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
123
NO 66
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
Berlaku
124
NO 67
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
125
NO 68
2011
PEMEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
126
NO 69
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KEAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
127
NO 70
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO VII PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
128
NO 72
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI KACIAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
129
NO 73
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
130
NO 74
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
131
NO 75
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
132
NO 16
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
Berlaku
133
NO 17
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
Berlaku
134
NO 20
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
135
NO 19
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
136
NO 18
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
Berlaku
137
NO 76
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
138
NO 77
2011
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
139
NO 78
2011
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
140
NO 79
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
141
NO 22
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
142
NO 81
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
143
NO 82
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA KANDIS PUNGSASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
144
NO 6
2011
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES
Berlaku
145
NO 80
2011
EMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Berlaku
146
NO 13
2011
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Berlaku
147
NO 14
2011
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berlaku
148
NO 17
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
Berlaku
149
NO 71
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI GADANG DI KECAMATAN RANAH PESISIR
Berlaku
150
NO 105
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
151
NO 83
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
152
NO 84
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
153
NO 85
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK AMPALU INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
154
NO 87
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
155
NO 88
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PALOKAN INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
156
NO 89
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
157
NO 90
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
158
NO 91
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
159
NO 92
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
160
NO 94
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
Berlaku
161
NO 96
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATANG BETUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
162
NO 95
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG PONDOK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
163
NO 97
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BALARIK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
164
NO 98
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
165
NO 99
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
166
NO 99
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
167
NO 100
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
168
NO 101
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
169
NO 102
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
170
NO 102
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIT BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
171
NO 106
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU PURUT TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
172
NO 103
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
173
NO 104
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO ANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
174
NO 105
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Berlaku
175
NO 107
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
176
NO 108
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIK DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
177
NO 109
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PULAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
178
NO 110
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIR BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
179
NO 111
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
180
NO 112
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DURIAN SERIBU DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
181
NO 113
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BUNTA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
182
NO 114
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HITAM DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
183
NO 115
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAMBUNGO DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
184
NO 117
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
185
NO 118
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TENGAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
186
NO 120
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG DUA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
187
NO 121
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
Berlaku
188
NO 16
2011
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG UTARA
Berlaku
189
NO 3
2010
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Berlaku
190
NO 6
2010
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA
Berlaku
191
NO 4
2010
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN
Berlaku
192
NO 5
2010
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN
Berlaku
193
NO 3
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN
Berlaku
194
NO 4
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NAGGALO
Berlaku
195
NO 5
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MANDEH
Berlaku
196
NO 6
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH
Berlaku
197
NO 7
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH UTARA
Berlaku
198
NO 11
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TUO IV KOTO HILIE
Berlaku
199
NO 12
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
Berlaku
200
NO 13
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
Berlaku
201
NO 14
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK BARAT
Berlaku
202
NO 15
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK TIMUR
Berlaku
203
NO 18
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TENGAH
Berlaku
204
NO 17
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TIMUR
Berlaku
205
NO 19
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG BARAT
Berlaku
206
NO 20
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN UTARA
Berlaku
207
NO 21
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN SELATAN
Berlaku
208
NO 22
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN TIMUR
Berlaku
209
NO 24
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN TENGAH
Berlaku
210
NO 25
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
Berlaku
211
NO 26
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU SELATAN
Berlaku
212
NO 27
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU BARAT
Berlaku
213
NO 28
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PUNGASAN UTARA
Berlaku
214
NO 29
2009
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PUNGASAN TIMUR
Berlaku
2
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Perda Nomor 2 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Perda Nomor 4 Tahun 2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026
93
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030
2
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
3
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
4
PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
5
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 - 2039
3
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
1
KETAHANAN PANGAN
2
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
4
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
6
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
3
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
1
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU --
2
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
3
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
4
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
5
PENANAMAN MODAL
8
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
6
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
7
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
1
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI
2
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM
5
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
6
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
7
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
8
PENGELOLAAN ZAKAT
9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
1
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
4
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA
3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
2
N A G A R I
3
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021
6
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
5
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN
7
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
8
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
1
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
2
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025
3
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
4
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN
6
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
3
PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
4
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
5
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
6
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
7
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
1
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
1
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
2
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
3
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
4
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
5
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
1
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2
RETRIBUSI JASA USAHA
3
RETRIBUSI JASA UMUM
4
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
5
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015
6
KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
7
PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA
8
PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
9
PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT
10
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG
11
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN
12
IRIGASI
13
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
14
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
15
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
16
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
17
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
21
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTOO XI TARUSAN
22
PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
23
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU HAMPAR SELATAN DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
24
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
25
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
26
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SETARA NAGGALO DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
27
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
28
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
29
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
30
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG
31
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
32
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK DI KECAMATAN BAYANG
33
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
34
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
35
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
36
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUJAN KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
37
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
38
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG BARAT DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
39
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
40
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
41
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
42
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SALIDO SARI BULAN DI KECAMATAN IV JURAI
43
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO RAWANG DI KECAMATAN IV JURAI
44
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI
45
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
46
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO KECAMATAN IV JURAI
47
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
48
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
49
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
50
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
51
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI
52
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV
53
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO DI KECAMATAN IV
54
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
55
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI
56
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
57
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
58
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS
59
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO DI KECAMATAN BATANG KAPAS
60
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TARATAK DI KECAMATAN SUTERA
61
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LANSANO TARATAK PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
62
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
63
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA
64
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
65
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
66
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA
67
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
68
PEMEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
69
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KEAMATAN RANAH PESISIR
70
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO VII PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
72
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI KACIAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR
73
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
74
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
75
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
16
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
17
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
20
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
19
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
18
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
76
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
77
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
78
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
79
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
22
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
81
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
82
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA KANDIS PUNGSASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
6
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES
80
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
13
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
14
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
17
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
71
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI GADANG DI KECAMATAN RANAH PESISIR
105
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
83
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
84
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
85
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK AMPALU INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
87
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
88
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PALOKAN INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
89
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
90
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
91
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
92
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
94
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
96
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATANG BETUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
95
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG PONDOK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
97
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BALARIK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
98
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
99
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
99
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
100
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
101
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
102
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
102
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIT BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
106
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU PURUT TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
103
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
104
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO ANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
105
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
107
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
108
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIK DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
109
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PULAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
110
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIR BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
111
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
112
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DURIAN SERIBU DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
113
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BUNTA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
114
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HITAM DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
115
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAMBUNGO DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
117
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
118
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TENGAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
120
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG DUA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
121
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT
16
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG UTARA
3
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
6
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA
4
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN
5
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN
3
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN
4
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NAGGALO
5
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MANDEH
6
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH
7
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH UTARA
11
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TUO IV KOTO HILIE
12
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
13
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
14
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK BARAT
15
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK TIMUR
18
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TENGAH
17
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TIMUR
19
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG BARAT
20
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN UTARA
21
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN SELATAN
22
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN TIMUR
24
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN TENGAH
25
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
26
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU SELATAN
