Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No Nomor Peraturan Tahun Tentang Status Download
1 NO 1 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030 Berlaku
2 NO 2 2020 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
3 NO 3 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
4 NO 4 2020 PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Berlaku
5 NO 5 2019 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 - 2039 Berlaku
6 NO 3 2019 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
7 NO 1 2019 KETAHANAN PANGAN Berlaku
8 NO 2 2019 PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Berlaku
9 NO 4 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
10 NO 6 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
11 NO 3 2019 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
12 NO 1 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Berlaku
13 NO 2 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Berlaku
14 NO 3 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Berlaku
15 NO 4 2018 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Berlaku
16 NO 5 2018 PENANAMAN MODAL Berlaku
17 NO 8 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 Berlaku
18 NO 6 2018 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
19 NO 7 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
20 NO 9 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
21 NO 1 2017 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI Berlaku
22 NO 2 2017 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berlaku
23 NO 3 2017 PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM Berlaku
24 NO 5 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
25 NO 6 2017 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
26 NO 7 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Berlaku
27 NO 4 2017 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Berlaku
28 NO 8 2017 PENGELOLAAN ZAKAT Berlaku
29 NO 9 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
30 NO 1 2016 KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM Berlaku
31 NO 4 2016 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA Berlaku
32 NO 3 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 Berlaku
33 NO 2 2016 N A G A R I Berlaku
34 NO 3 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 Berlaku
35 NO 6 2016 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
36 NO 5 2016 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN Berlaku
37 NO 7 2016 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Berlaku
38 NO 8 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Berlaku
39 NO 9 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
40 NO 1 2015 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
41 NO 2 2015 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025 Berlaku
42 NO 3 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
43 NO 4 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN Berlaku
44 NO 6 2015 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
45 NO 3 2014 PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH Berlaku
46 NO 4 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH Berlaku
47 NO 5 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH Berlaku
48 NO 6 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
49 NO 7 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Berlaku
50 NO 8 2014 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
51 NO 1 2013 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
52 NO 2 2013 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
53 NO 3 2013 PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
54 NO 4 2013 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Berlaku
55 NO 5 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Berlaku
56 NO 1 2012 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Berlaku
57 NO 2 2012 RETRIBUSI JASA USAHA Berlaku
58 NO 3 2012 RETRIBUSI JASA UMUM Berlaku
59 NO 4 2012 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Berlaku
60 NO 5 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015 Berlaku
61 NO 6 2012 KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT Berlaku
62 NO 7 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA Berlaku
63 NO 8 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN Berlaku
64 NO 9 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT Berlaku
65 NO 10 2012 PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG Berlaku
66 NO 11 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
67 NO 12 2012 IRIGASI Berlaku
68 NO 13 2012 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
69 NO 14 2012 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Berlaku
70 NO 15 2012 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
71 NO 16 2012 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR Berlaku
72 NO 17 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
73 NO 21 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTOO XI TARUSAN Berlaku
74 NO 22 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
75 NO 23 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU HAMPAR SELATAN DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
76 NO 24 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
77 NO 25 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
78 NO 26 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SETARA NAGGALO DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
79 NO 27 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
80 NO 28 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
81 NO 29 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
82 NO 30 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
83 NO 31 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
84 NO 32 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
85 NO 33 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
86 NO 34 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
87 NO 35 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
88 NO 36 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUJAN KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
89 NO 37 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
90 NO 38 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
91 NO 39 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
92 NO 40 2011 Berlaku
93 NO 41 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Berlaku
94 NO 42 2011 Berlaku
95 NO 43 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO RAWANG DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
96 NO 44 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
97 NO 45 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
98 NO 46 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
99 NO 47 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
100 NO 48 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
101 NO 49 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
102 NO 50 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
103 NO 51 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
104 NO 52 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV Berlaku
105 NO 53 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO DI KECAMATAN IV Berlaku
106 NO 54 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
107 NO 55 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
108 NO 56 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
109 NO 57 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
110 NO 58 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
111 NO 59 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
112 NO 60 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TARATAK DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
113 NO 61 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LANSANO TARATAK PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
114 NO 62 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
115 NO 63 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
116 NO 64 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
117 NO 65 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
118 NO 66 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
119 NO 67 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
120 NO 68 2011 PEMEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
121 NO 69 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KEAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
122 NO 70 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO VII PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
123 NO 72 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI KACIAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
124 NO 73 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
125 NO 74 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
126 NO 75 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
127 NO 16 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
128 NO 17 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
129 NO 20 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
130 NO 19 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
131 NO 18 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
132 NO 76 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
133 NO 77 2011 PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
134 NO 78 2011 PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
135 NO 79 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
136 NO 22 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
137 NO 81 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
138 NO 82 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA KANDIS PUNGSASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
139 NO 6 2011 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES Berlaku
140 NO 80 2011 EMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
141 NO 13 2011 PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Berlaku
142 NO 14 2011 TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berlaku
143 NO 17 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku