Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No Nomor Peraturan Tahun Tentang Status Download
1 NO 2 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Berlaku
2 NO Perda Nomor 2 Tahun 2021 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Berlaku
3 NO Perda Nomor 4 Tahun 2021 2021 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026 Berlaku
4 NO 93 2021 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
5 NO 1 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030 Berlaku
6 NO 2 2020 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
7 NO 3 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
8 NO 4 2020 PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Berlaku
9 NO 5 2019 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 - 2039 Berlaku
10 NO 3 2019 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
11 NO 1 2019 KETAHANAN PANGAN Berlaku
12 NO 2 2019 PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Berlaku
13 NO 4 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
14 NO 6 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
15 NO 3 2019 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
16 NO 1 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Berlaku
17 NO 2 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Berlaku
18 NO 3 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Berlaku
19 NO 4 2018 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Berlaku
20 NO 5 2018 PENANAMAN MODAL Berlaku
21 NO 8 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 Berlaku
22 NO 6 2018 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
23 NO 7 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
24 NO 9 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
25 NO 1 2017 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI Berlaku
26 NO 2 2017 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berlaku
27 NO 3 2017 PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM Berlaku
28 NO 5 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
29 NO 6 2017 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
30 NO 7 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Berlaku
31 NO 4 2017 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Berlaku
32 NO 8 2017 PENGELOLAAN ZAKAT Berlaku
33 NO 9 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
34 NO 1 2016 KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM Berlaku
35 NO 4 2016 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA Berlaku
36 NO 3 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 Berlaku
37 NO 2 2016 N A G A R I Berlaku
38 NO 3 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 Berlaku
39 NO 6 2016 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
40 NO 5 2016 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN Berlaku
41 NO 7 2016 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Berlaku
42 NO 8 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Berlaku
43 NO 9 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
44 NO 1 2015 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
45 NO 2 2015 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025 Berlaku
46 NO 3 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
47 NO 4 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN Berlaku
48 NO 6 2015 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
49 NO 3 2014 PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH Berlaku
50 NO 4 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH Berlaku
51 NO 5 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH Berlaku
52 NO 6 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
53 NO 7 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Berlaku
54 NO 8 2014 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
55 NO 1 2014 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
56 NO 1 2013 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
57 NO 2 2013 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
58 NO 3 2013 PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
59 NO 4 2013 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Berlaku
60 NO 5 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Berlaku
61 NO 1 2012 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Berlaku
62 NO 2 2012 RETRIBUSI JASA USAHA Berlaku
63 NO 3 2012 RETRIBUSI JASA UMUM Berlaku
64 NO 4 2012 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Berlaku
65 NO 5 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015 Berlaku
66 NO 6 2012 KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT Berlaku
67 NO 7 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA Berlaku
68 NO 8 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN Berlaku
69 NO 9 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT Berlaku
70 NO 10 2012 PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG Berlaku
71 NO 11 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
72 NO 12 2012 IRIGASI Berlaku
73 NO 13 2012 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
74 NO 14 2012 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Berlaku
75 NO 15 2012 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
76 NO 16 2012 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR Berlaku
77 NO 17 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
78 NO 21 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTOO XI TARUSAN Berlaku
79 NO 22 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
80 NO 23 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU HAMPAR SELATAN DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
81 NO 24 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
82 NO 25 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
83 NO 26 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SETARA NAGGALO DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
84 NO 27 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
85 NO 28 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
86 NO 29 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
87 NO 30 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
88 NO 31 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
89 NO 32 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
90 NO 33 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
91 NO 34 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
92 NO 35 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
93 NO 36 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUJAN KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
94 NO 37 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
95 NO 38 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
96 NO 39 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
97 NO 40 2011 Berlaku
98 NO 41 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Berlaku
99 NO 42 2011 Berlaku
100 NO 43 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO RAWANG DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
101 NO 44 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
102 NO 45 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
103 NO 46 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
104 NO 47 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
105 NO 48 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
106 NO 49 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
107 NO 50 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
108 NO 51 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
109 NO 52 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV Berlaku
110 NO 53 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO DI KECAMATAN IV Berlaku
111 NO 54 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
112 NO 55 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
113 NO 56 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
114 NO 57 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
115 NO 58 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
116 NO 59 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
117 NO 60 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TARATAK DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
118 NO 61 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LANSANO TARATAK PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
119 NO 62 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
120 NO 63 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
121 NO 64 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
122 NO 65 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
123 NO 66 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
124 NO 67 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
125 NO 68 2011 PEMEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
126 NO 69 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KEAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
127 NO 70 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO VII PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
128 NO 72 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI KACIAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
129 NO 73 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
130 NO 74 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
131 NO 75 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
132 NO 16 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
133 NO 17 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
134 NO 20 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
135 NO 19 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
136 NO 18 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
137 NO 76 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
138 NO 77 2011 PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
139 NO 78 2011 PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
140 NO 79 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
141 NO 22 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
142 NO 81 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
143 NO 82 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA KANDIS PUNGSASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
144 NO 6 2011 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES Berlaku
145 NO 80 2011 EMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
146 NO 13 2011 PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Berlaku
147 NO 14 2011 TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berlaku
148 NO 17 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
149 NO 71 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI GADANG DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
150 NO 105 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
151 NO 83 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
152 NO 84 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
153 NO 85 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK AMPALU INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
154 NO 87 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
155 NO 88 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PALOKAN INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
156 NO 89 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
157 NO 90 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
158 NO 91 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
159 NO 92 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
160 NO 94 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
161 NO 96 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATANG BETUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
162 NO 95 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG PONDOK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
163 NO 97 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BALARIK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
164 NO 98 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
165 NO 99 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
166 NO 99 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
167 NO 100 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
168 NO 101 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
169 NO 102 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
170 NO 102 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIT BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
171 NO 106 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU PURUT TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
172 NO 103 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
173 NO 104 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO ANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
174 NO 105 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
175 NO 107 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
176 NO 108 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIK DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
177 NO 109 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PULAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
178 NO 110 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIR BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
179 NO 111 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
180 NO 112 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DURIAN SERIBU DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
181 NO 113 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BUNTA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
182 NO 114 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HITAM DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
183 NO 115 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAMBUNGO DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
184 NO 117 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
185 NO 118 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TENGAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
186 NO 120 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG DUA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
187 NO 121 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
188 NO 16 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG UTARA Berlaku
189 NO 3 2010 PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
190 NO 6 2010 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA Berlaku
191 NO 4 2010 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN Berlaku
192 NO 5 2010 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Berlaku
193 NO 3 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN Berlaku
194 NO 4 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NAGGALO Berlaku
195 NO 5 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MANDEH Berlaku
196 NO 6 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH Berlaku
197 NO 7 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH UTARA Berlaku
198 NO 11 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TUO IV KOTO HILIE Berlaku
199 NO 12 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE Berlaku
200 NO 13 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE Berlaku
201 NO 14 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK BARAT Berlaku
202 NO 15 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK TIMUR Berlaku
203 NO 18 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TENGAH Berlaku
204 NO 17 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TIMUR Berlaku
205 NO 19 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG BARAT Berlaku
206 NO 20 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN UTARA Berlaku
207 NO 21 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN SELATAN Berlaku
208 NO 22 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN TIMUR Berlaku
209 NO 24 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN TENGAH Berlaku
210 NO 25 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU UTARA Berlaku
211 NO 26 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU SELATAN Berlaku
212 NO 27 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU BARAT Berlaku
213 NO 28 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PUNGASAN UTARA Berlaku
214 NO 29 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PUNGASAN TIMUR Berlaku