Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

No Nomor Peraturan Tahun Tentang Status Download
1 NO 5 2024 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 Berlaku
2 NO 3 2023 Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera Berlaku
3 NO 6 2023 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Langkisau Berlaku
4 NO 9 2023 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berlaku
5 NO 1 2022 Pengelolaan Barang Milik Daerah Berlaku
6 NO 3 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Berlaku
7 NO 2 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Berlaku
8 NO Perda Nomor 2 Tahun 2021 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Berlaku
9 NO Perda Nomor 4 Tahun 2021 2021 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026 Berlaku
10 NO 7 2021 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Berlaku
11 NO LAMPIRAN I PERDA NO 7 TAHUN 2021 (RINGKASAN APBD) 2021 LAMPIRAN I PERDA NO 7 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Berlaku
12 NO 1 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010-2030 Berlaku
13 NO 2 2020 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
14 NO 3 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
15 NO 4 2020 PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK Berlaku
16 NO 5 2019 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 - 2039 Berlaku
17 NO 3 2019 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
18 NO 1 2019 KETAHANAN PANGAN Berlaku
19 NO 2 2019 PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN Berlaku
20 NO 4 2019 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
21 NO 6 2019 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Berlaku
22 NO 3 2019 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
23 NO 1 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Tidak Berlaku
24 NO 2 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Tidak Berlaku
25 NO 3 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Tidak Berlaku
26 NO 4 2018 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Berlaku
27 NO 5 2018 PENANAMAN MODAL Berlaku
28 NO 8 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 Berlaku
29 NO 6 2018 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
30 NO 7 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
31 NO 9 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Berlaku
32 NO 1 2017 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI Berlaku
33 NO 2 2017 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Berlaku
34 NO 3 2017 PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM Berlaku
35 NO 5 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
36 NO 6 2017 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
37 NO 7 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Berlaku
38 NO 4 2017 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Berlaku
39 NO 8 2017 PENGELOLAAN ZAKAT Berlaku
40 NO 9 2017 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Berlaku
41 NO 93 2017 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK KUALO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
42 NO 1 2016 KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM Berlaku
43 NO 4 2016 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMUDERA Berlaku
44 NO 3 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 Berlaku
45 NO 2 2016 N A G A R I Berlaku
46 NO 3 2016 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 Berlaku
47 NO 6 2016 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
48 NO 5 2016 PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PESONA PESISIR SELATAN Berlaku
49 NO 7 2016 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Berlaku
50 NO 8 2016 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Berlaku
51 NO 9 2016 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 Berlaku
52 NO 1 2015 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
53 NO 2 2015 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2015-2025 Berlaku
54 NO 3 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
55 NO 4 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN Berlaku
56 NO 6 2015 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
57 NO 3 2014 PINJAMAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KEPADA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH Berlaku
58 NO 4 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH Berlaku
59 NO 5 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH Berlaku
60 NO 6 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Berlaku
61 NO 7 2014 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Berlaku
62 NO 8 2014 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Berlaku
63 NO 1 2014 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
64 NO 1 2013 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
65 NO 2 2013 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
66 NO 3 2013 PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
67 NO 4 2013 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH Berlaku
68 NO 5 2013 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Berlaku
69 NO 1 2012 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU Tidak Berlaku
70 NO 2 2012 RETRIBUSI JASA USAHA Tidak Berlaku
71 NO 3 2012 RETRIBUSI JASA UMUM Tidak Berlaku
72 NO 4 2012 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN Berlaku
73 NO 5 2012 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 - 2015 Berlaku
74 NO 6 2012 KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT Berlaku
75 NO 7 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA Berlaku
76 NO 8 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN Berlaku
77 NO 9 2012 PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT Berlaku
78 NO 10 2012 PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG Berlaku
79 NO 11 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
80 NO 12 2012 IRIGASI Berlaku
81 NO 13 2012 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Berlaku
82 NO 14 2012 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Berlaku
83 NO 15 2012 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 Berlaku
84 NO 16 2012 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA PERSEROAN TERBATAS BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR Berlaku
85 NO 17 2012 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Berlaku
86 NO 21 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTOO XI TARUSAN Berlaku
87 NO 22 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
88 NO 23 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU HAMPAR SELATAN DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
89 NO 24 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TIMUR DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
90 NO 25 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG - BARUNG BALANTAI TENGAH DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
91 NO 26 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SETARA NAGGALO DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
92 NO 27 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI API-API PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
93 NO 28 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
94 NO 29 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
95 NO 30 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAWAH LAWEH PASAR BARU DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
96 NO 31 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPEH PANJI JAYA TALAOK DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
97 NO 32 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR BEGALUNG TALAOK DI KECAMATAN BAYANG Berlaku
98 NO 33 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPELGAM KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
99 NO 34 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO BARU KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
100 NO 35 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
101 NO 36 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUJAN KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
102 NO 37 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
103 NO 38 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG UTARA PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG Berlaku
104 NO 39 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN DI KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
105 NO 40 2011 Berlaku
106 NO 41 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG PANCUNG TABA DI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Berlaku
107 NO 42 2011 Berlaku
108 NO 43 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO RAWANG DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
109 NO 44 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
110 NO 45 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
111 NO 46 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATU KUNIK LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
112 NO 47 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI Berlaku
113 NO 48 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TAREH LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
114 NO 49 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
115 NO 50 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAYO LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
116 NO 51 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
117 NO 52 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO DI KECAMATAN IV Berlaku
118 NO 53 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO DI KECAMATAN IV Berlaku
119 NO 54 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN SELATAN PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
120 NO 55 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN DI KECAMATAN IV JURAI Berlaku
121 NO 56 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
122 NO 57 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TUIK IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
123 NO 58 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
124 NO 59 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO DI KECAMATAN BATANG KAPAS Berlaku
125 NO 60 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO TARATAK DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
126 NO 61 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LANSANO TARATAK PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
127 NO 62 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AUR DURI SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
128 NO 63 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO SURANTIH PADA WILAYAH KECAMATAN SUTERA Berlaku
129 NO 64 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
130 NO 65 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
131 NO 66 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI GANTING MUDIAK SELATAN SURANTIH DI KECAMATAN SUTERA Berlaku
132 NO 67 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
133 NO 68 2011 PEMEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NYIUR MELAMBAI PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
134 NO 69 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI LIKU PELANGAI DI KEAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
135 NO 70 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO VII PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
136 NO 72 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI KACIAK DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
137 NO 73 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
138 NO 74 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
139 NO 75 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
140 NO 16 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
141 NO 17 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
142 NO 20 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
143 NO 19 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
144 NO 18 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN Berlaku
145 NO 76 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
146 NO 77 2011 PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
147 NO 78 2011 PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
148 NO 79 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
149 NO 22 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
150 NO 81 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
151 NO 82 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA KANDIS PUNGSASAN DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
152 NO 6 2011 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES Berlaku
153 NO 80 2011 EMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA GADANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI Berlaku
154 NO 13 2011 PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Berlaku
155 NO 14 2011 TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berlaku
156 NO 17 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Berlaku
157 NO 71 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI GADANG DI KECAMATAN RANAH PESISIR Berlaku
158 NO 105 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
159 NO 83 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
160 NO 84 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
161 NO 85 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK AMPALU INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
162 NO 87 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
163 NO 88 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PALOKAN INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
164 NO 89 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
165 NO 90 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
166 NO 91 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
167 NO 92 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
168 NO 94 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL Berlaku
169 NO 96 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATANG BETUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
170 NO 95 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG PONDOK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
171 NO 97 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BALARIK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
172 NO 98 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
173 NO 99 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
174 NO 99 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAAN NAGARI SIMPANG GUNUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
175 NO 100 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
176 NO 101 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
177 NO 102 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIK BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
178 NO 102 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BUKIT BUAI TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
179 NO 106 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LIMAU PURUT TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
180 NO 103 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RIAK DANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
181 NO 104 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO ANAU TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
182 NO 105 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUSUN BARU DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN Berlaku
183 NO 107 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SIRAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
184 NO 108 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI SARIK DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
185 NO 109 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PULAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
186 NO 110 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIR BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
187 NO 111 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BINJAI DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
188 NO 112 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DURIAN SERIBU DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
189 NO 113 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BUNTA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
190 NO 114 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HITAM DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
191 NO 115 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SAMBUNGO DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
192 NO 117 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
193 NO 118 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TENGAH DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
194 NO 120 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG DUA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
195 NO 121 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA DI KECAMATAN LUNANG SILAUT Berlaku
196 NO 16 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG UTARA Berlaku
197 NO 13 2011 PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Berlaku
198 NO 14 2011 TATA CARA PENYUSUNAN DOMUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berlaku
199 NO 14 2011 TATA CARA PENYUSUNAN DOMUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Berlaku
200 NO 71 2011 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI GADANG Berlaku
201 NO 3 2010 PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
202 NO 6 2010 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA TANAH MILIK DAN HUTAN LAINNYA Berlaku
203 NO 4 2010 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN Berlaku
204 NO 5 2010 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN Berlaku
205 NO 2 2010 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009 Berlaku
206 NO 3 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI SELATAN Berlaku
207 NO 4 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI NAGGALO Berlaku
208 NO 5 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MANDEH Berlaku
209 NO 6 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH Berlaku
210 NO 7 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAPUH UTARA Berlaku
211 NO 12 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE Berlaku
212 NO 13 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE Berlaku
213 NO 14 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK BARAT Berlaku
214 NO 15 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPING PARAK TIMUR Berlaku
215 NO 18 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TENGAH Berlaku
216 NO 17 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG TIMUR Berlaku
217 NO 19 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG BARAT Berlaku
218 NO 20 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN UTARA Berlaku
219 NO 21 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN SELATAN Berlaku
220 NO 22 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN LAKITAN TIMUR Berlaku
221 NO 24 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAKITAN TENGAH Berlaku
222 NO 25 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU UTARA Berlaku
223 NO 26 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU SELATAN Berlaku
224 NO 27 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI TUNU BARAT Berlaku
225 NO 28 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PUNGASAN UTARA Berlaku
226 NO 29 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PUNGASAN TIMUR Berlaku
227 NO 30 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PADANG XI PUNGGASAN Berlaku
228 NO 31 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR PUNGASAN Berlaku
229 NO 32 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAGAN MUDIK PUNGGASAN Berlaku
230 NO 33 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LAGAN HILIR PUNGGASAN Berlaku
231 NO 34 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA Berlaku
232 NO 35 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA Berlaku
233 NO 36 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI INDERAPURA BARAT Berlaku
234 NO 37 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI HILALANG INDERAPURA Berlaku
235 NO 38 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUDO-KUDO INDERAPURA Berlaku
236 NO 39 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI INDERAPURA SELATAN Berlaku
237 NO 40 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI INDERAPURA TIMUR Berlaku
238 NO 41 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI INDERAPURA UTARA Berlaku
239 NO 42 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR TAPAN Berlaku
240 NO 43 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI GAMBIR SAKO TAPAN Berlaku
241 NO 44 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN Berlaku
242 NO 46 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBU TAPAN Berlaku
243 NO 48 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATANG ARAH TAPAN Berlaku
244 NO 49 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG TULAK TAPAN Berlaku
245 NO 50 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG UTARA Berlaku
246 NO 51 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG Berlaku
247 NO 53 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG BARAT Berlaku
248 NO 16 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMBANG UTARA Berlaku
249 NO 45 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK LIMBUNGAN TAPAN Berlaku
250 NO 45 2009 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK LIMBUNGAN TAPAN Berlaku
251 NO 2 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tidak Berlaku
252 NO 1 2008 PENETAPAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
253 NO 3 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN Tidak Berlaku
254 NO 4 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tidak Berlaku
255 NO 5 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Tidak Berlaku
256 NO 6 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PESISIR SELATAN Tidak Berlaku
257 NO 7 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Tidak Berlaku
258 NO 8 2008 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.M.ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
259 NO 8 2007 PEMERINTAHAN NAGARI Berlaku
260 NO 3 2006 PELAYANAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. (PERDA TIDAK BERLAKU LAGI) Berlaku
261 NO 5 2006 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PERDA TIDAK BERLAKU LAGI) Berlaku
262 NO 5 2005 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN (SUDAH DICABUT DENGAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERDA NOMOR 3 TAH Berlaku
263 NO 4 2005 BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Berlaku
264 NO 7 2005 IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN GANGGUAN (SITU/HO)DALAM KABUPATEN PESISIR SELATAN PERDA TIDAK BERLAKU SETELAH KELUARNYA PERMENDAGRI NO 19 TAHUN 2017 Berlaku
265 NO 3 2004 PEMBENTUKAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA Berlaku
266 NO 17 2001 KETENTUAN POKOK-POKOK PEMERINTAHAN NAGARI Berlaku