Dokumentasi hukum daerah
Produk Hukum
-
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
6 kali dibuka INSPEKTORAT -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
Tata Cara Penyusunan Domumen Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
TATA CARA PENYUSUNAN DOMUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 kali dibuka BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
Tata Cara Penyusunan Domumen Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
TATA CARA PENYUSUNAN DOMUMEN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7 kali dibuka BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 71 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Pelangai Gadang
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PELANGAI GADANG
6 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Bupati 11 Januari 2021
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021CatatanPERATURAN BUPATI INI TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
9 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Bupati 11 Januari 2021
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021CatatanPERATURAN BUPATI INI TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
8 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Maret 2012
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
6 kali dibuka -
Berlaku Peraturan Daerah 28 Juni 2012
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut
KOTA TERPADU MANDIRI LUNANG SILAUT
7 kali dibuka -
Berlaku Peraturan Daerah 23 Juli 2012
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
Pembentukan Kecamatan Airpura
PEMBENTUKAN KECAMATAN AIRPURA
10 kali dibuka -
Berlaku Peraturan Daerah 23 Juli 2012
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012
Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
PEMBENTUKAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
15 kali dibuka -
Berlaku Peraturan Daerah 23 Juli 2012
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012
Pembentukan Kecamatan Silaut
PEMBENTUKAN KECAMATAN SILAUT
6 kali dibuka -
Berlaku Peraturan Daerah 23 Juli 2012
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
Perubahan Nama Kecamatan Lunang Silaut Menjadi Kecamatan Lunang
PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LUNANG SILAUT MENJADI KECAMATAN LUNANG
7 kali dibuka