Dokumentasi hukum daerah
Produk Hukum
-
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 85 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Tluk Ampalu Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TLUK AMPALU INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
10 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanah Bakali Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
11 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Palokan Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PALOKAN INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
9 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
8 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
12 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 91 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DAMAR LAPAN BATANG INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
11 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 92 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Muara Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI MUARA INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
4 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 94 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Rajo Inderapura Di Kecamatan Pancung Soal
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA DI KECAMATAN PANCUNG SOAL
7 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 96 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Batang Betung Tapan Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI BATANG BETUNG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
5 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 7 Juli 2011
Peraturan Daerah Nomor 95 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Tanjung Pondok Tapan Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TANJUNG PONDOK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
12 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 97 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Talang Balarik Tapan Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI TALANG BALARIK TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
9 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Sungai Pinang Tapan Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN DI KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
9 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA