Dokumentasi hukum daerah
Produk Hukum
-
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasia Pelangai Di Kecamatan Ranah Pesisir
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASIA PELANGAI DI KECAMATAN RANAH PESISIR
19 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Haji Tenggara Di Keecamatan Linggo Sari Baganti
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGGARA DI KEECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
10 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Lama Muara Air Haji Di Kecamatan Linggo Sari Baganti
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR LAMA MUARA AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
7 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Pasar Bukit Air Haji Di Kecamatan Linggo Sari Baganti
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
7 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2011
Pembentukan Perintahan Nagari Air Haji Barat Di Kecamatan Linggo Sari Baganti
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI BARAT DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
10 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 78 Tahun 2011
Pembentukan Perintahan Nagari Air Haji Tengah Di Kecamatan Linggo Sari Baganti
PEMBENTUKAN PERINTAHAN NAGARI AIR HAJI TENGAH DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
6 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Rantau Simalenang Air Haji Di Kecamatan Linggo Sari Baganti
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI RANTAU SIMALENANG AIR HAJI DI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
9 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Siguntur Tua Di Kecamatan Koto Ix Tarusan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI SIGUNTUR TUA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
8 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek Di Kecamatan Koto Ix Tarusan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KAMPUNG BARU KORONG NAN AMPEK DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
8 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Duku Utara Di Kecamatan Koto Ix Tarusan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI DUKU UTARA DI KECAMATAN KOTO IX TARUSAN
9 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Pulau Karam Ampang Pulai Kecamatan Koto Xi Tarusan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
6 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA -
Berlaku Peraturan Daerah 30 Juni 2011
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011
Pembentukan Pemerintahan Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai Kecamatan Koto Xi Tarusan
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
7 kali dibuka DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA