KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2025

PERBUP PESISIR SELATAN NO. 29, BD 2025,  14 HLM

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NO. 29 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK

:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Dasar hukum Peratuan Bupati ini adalah Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup diatur mengenai Susunan Organisasi Kerja Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

a.             sekretariat;

b.             bidang perumahan dan kawasan permukiman;

c.              bidang pertanahan;

d.             bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

e.             bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengendalian  pencemaran lingkungan hidup; dan

f.               UPTD.

CATATAN

:

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Oktober 2025;

Peraturan berlaku saat diundangkan;

Lampiran : 1 Hlm.